Kaki Lima di Bangkok: Tak Dipungut Kutipan, tapi Didenda Jika Kotori Tempat

PEDAGANG kaki lima (K-5) di Bangkok tak perlu membayar retribusi,
tapi jangan main-main dengan soal kebersihan. Mereka boleh berdagang di
tempat-tempat yang sudah ditentukan, namun mereka wajib menjaga
kebersihan lokasi dagang. Kalau ada yang melanggar, sudah barang tentu
akan didenda oleh polisi kota yang khusus menjaga kawasan K-5, semacam
polisi pamongpraja. Polisi tanpa senjata ini menggunakan mobil yang
dilengkapi kamera khusus, untuk memantau kawasan K-5 di setiap sudut
Bangkok.

Seorang pedagang K-5 di kawasan Banglamphu di pusat kota Bangkok
pekan lalu menuturkan, pernah ia didenda hanya karena menjatuhkan es
batu di jalan. Ia tak bisa membantah karena ada rekaman videonya. "Di
sini, peraturannya keras dan tegas. Petugas tidak kenal kompromi,"
jelas pedagang es itu.

Kawasan Banglamphu di Distrik Phra Nakhon, merupakan lokasi K-5
terbesar di Bangkok, mampu menampung sekitar 600 pedagang. Tak satu
pun dari mereka berdagang di bahu jalan. Jalan Chakra Phong pun
kelihatan bersih, meskipun di trotoar kiri dan kanan jalan dipadati
pedagang K-5. Mereka menjual pakaian, makanan jadi dan aneka suvenir
dalam kios-kios yang seragam. Setiap kios berukuran luas 1 m x 1,5 m.

Untuk mengawasi pedagang K-5 di kawasan Banglamphu, ada 18 polisi
pamongpraja yang disebar ke enam lokasi. Setiap lokasi, diawasi tiga
petugas. Pedagang K-5 ini boleh berdagang setiap hari pukul 10.00 -
19.30, kecuali hari Rabu (hari khusus membersihkan kota).

Menurut Grisda Sukhsangoun, Asisten Distrik Phra Nakhon dalam
penjelasannya kepada wartawan yang melakukan studi banding ke Bangkok
pekan lalu, pemerintah memang tak pernah menarik retribusi K-5, karena
memang tak ada landasan hukumnya. Namun pedagang K-5 harus
memperhatikan kebersihan lingkungan. Yang melanggar, pasti didenda,
minimum 500 baht (sekitar Rp 50.000) dan maksimum 2.000 baht (Rp
200.000).

Pengumuman yang mengingatkan kebersihan kota dikaitkan dengan denda
ini dibuat dalam bahasa yang komunikatif. "...Kami yakin Anda memahami
apa yang kami lakukan ini untuk kebaikan bersama. Anda akan terus
membantu kami menciptakan Bangkok Bersih. Jadi tersenyumlah dan jangan lupa, denda 500 baht..." demikian isi sebagian pengumuman yang
dipasang di seputar Bangkok.

Pedagang K-5 yang baru datang dari kampung atau desa, dan tidak bisa
membayar denda, disuruh kerja membersihkan lokasi yang kotor.
Sejak 10 Desember 1996 hingga pertengahan Juli 1997, sudah 8.214
pedagang didenda, dan 340 lainnya dapat peringatan. Pemerintah
memperoleh 1,8 juta baht atau sekitar Rp 180 juta dari hasil denda K-5
selama setengah tahun, di kawasan Banglamphu saja.
***

PEMERINTAH Bangkok tampaknya betul-betul memanfaatkan kehadiran K-5
untuk mendukung pariwisata kota itu. "Banyak turis, banyak K-5," kata
Ny Uraivan Kansadanrat, Kabag Keuangan Bangkok Municipal Authority
(BMA) yang ditemui di kantornya pekan lalu. Jumlah pedagang K-5 di
Bangkok seluruhnya 60.000 orang, menempati 1.000 lokasi K-5.

Pemerintah Bangkok sendiri menargetkan memperoleh 124 juta baht
setiap tahun anggaran, dari denda mereka yang melanggar aturan, misalnya
mengotori jalan, membuang sampah sembarangan. Jadi bukan hanya dari
K-5.

Tapi yang namanya K-5 di mana-mana sama. Di Bangkok pun, pedagang
K-5 enggan berjualan di lokasi yang tidak ramai. "Solusi terbaik adalah
memberikan tempat bagi pedagang K-5 di lokasi ramai, namun mewajibkan
mereka menjaga kebersihan lingkungan," kata Uraivan.

Yang pasti mereka tak boleh berjualan di sembarang tempat. Kachai
(40) pedagang pakaian menuturkan, sudah 10 tahun berdagang di Banglampoo dan namanya sudah tercantum di kantor pemerintah. "Tidak ada pedagang
baru di sini. Harus yang sudah terdaftar," jelasnya. Sejumlah pedagang
K-5 lainnya mengatakan mereka tak pernah didatangi orang yang minta
"duit rokok, duit keamanan" dan sejenisnya. (adhi ksp, dari Bangkok)

Teksfoto:
Kompas/ksp
KAKI LIMA DI BANGKOK - Pedagang K-5 di Bangkok tidak dipungut retribusi, namun mereka diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan. Mereka yang melanggar, didenda antara Rp 50.000 dan Rp 200.000, untuk setiap kali pelanggaran.